Pakpak Bharat Butuh Wabup:

Sidikalang-Dairi Pers : Entah dibawah tekanan atau memang sebenarnya . Namun Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa,SH menyebutkan kabupaten Pakpak Bharat sangat membutuhkan wakil bupati. Hal tersebut dijelaskannya disela-sela kehadirannya di gedung DPRD Dairi saat peringatan HUT Dairi ke 60 (1/10). Menjawab Dairi Pers Bupati eks wilayah Dairi ini mengatakan hal tersebut perlu dan keputusan itu bukan tekanan dari pihak manapun.
Pemerintahan Pakpak Bharat Pasca meninggalnya Bupati Pakpak Bharat Ir. Muger Hery Berutu praktis dilanjutkan wakil bupati H. Makmur Berasa, SH . Mantan wakil ini telah dilantik menjadi bupati defenitif beberapa wktu silam dalam satu sidang paripurna DPRD Pakpak Bharat di Salak. Adanya undang-undang yang melegitimasi daerah dengan kondisi seperti itu bisa mengusulkan pengangkatan kembali wakil bupati agaknya akan diadopsi Pakpak Bharat.
Bupati Pakpak Bharat H. Makmur Berasa, SH kepada Dairi Pers menyebutkan usulan wakil bupati mempunyai mekanisme dan mendapat persetujuan dari DPRD Pakpak Bharat. Perundang-undangan yang mengaturnya sudah ada. Dan partai yang membawa pasangan tersebut menang dalam pilkada berhak mengusulkan nama untuk calon wakil bupati.
Merasa tugas dan tanggung jawab terlebih membangun pakpak bharat sebagai kabupaten muda masih sangat membutuhkan seorang wakil. Kebutuhan itu bukan karena tekanan dari pihak manapun” ujar Makmur tegas.
Sementra itu pengakuan Bupati pakpak Bharat ini disangsikan banyak pihak menginggat jumlah penduduk kabupaten ini relatif sedikit hanya sekitar 40 ribu jiwa. Luasnya yang tidak terlalu luas juga memungkinkan kehadiran hanya satu pimpinan saja dalam pemerintahan kabupaten sudah cukup. LJ Banurea salah seorang anak salak yang kini bertugas di pemkab Dairi dalam tulisannya mengatakan pasca meninggalnya Bupati Pakpak Bharat agar Makmur Berasa tidak usah lagi mengusulkan wakil bupati lagi. Hal itu menurutnya akan melahirkan kotroversi dan bisa berdampak kurang sinkronnya pemerinta-han. Jika hanya sendiri saya ya-kin pembangunan Pakpak Bha-rat akan lebih maju “ ujarnya.
Ada juga dugaan ungkapan Bupati Pakpak Bharat ini mengusulkan kembali wakil bupati hanya sebatas “politik balas budi” karena konon vigur yang diusulkan adalah adik almarhum Ir. Muger Hery Berutu.
Terlepas dari percaturan politik kabupaten tersebut namun satu yang pasti Pakpak Bharat juga harus bangkit sama halnya dengan kabupaten lain yang berumur sama dengan Pkapak Bharat seperti Humbang Hasundutan dan Nias Selatan. Pertanyaan yang segera akan muncul adalah apakah kehadiran seorang wakil bupati yang dilegitimasi undang-undang itu dapat mengangkat Pakpak Bharat lebih maju. Atau sebaliknya melahir-kan perseteruan bupati dan wa-kil bupati yang banyak terjadi dikabupaten-kabupaten lain ?.
Diduga Tekanan
Usulan kembali daerah ini harus mempunyai wakil bupati diduga hanya tekanan sekelompok massa kepada Bupati Pakpak Bharat. Banyak nada sumbang yang mengatakan pasangan Ir. Muger dan H. Makmur sebelumnya menang karena mobilitas dana mayoritas dari almarhum Ir. Muger. Dikhawatirkan jika memang adik almarhum Muger menjadi wakil bupati dikabupaten itu maka suhu politik pemerintahan justru akan memanas. Kondisi dugaan tekanan ini membuat Bupati Pakpak Bharat sekarang H. Makmur Berasa harus menerima tekanan partai yang dahulunya membawa pasangangan ini menang.
Tingkat apatisme sejumlah kadis dan kakan di kabupaten ini juga terlihat meningkat. Beberapa pejabat eselon II yang memita namanya tidak di cantumkan kepada Dairi Pers mengatakan jika memang dipaksakan dan wakil yang akan dilantik nantinya berlaku layaknya bupati dengan berbagai kebijakan menekan maka mereka akan memilih berhenti dari jabatannya. Rasa khawatir itu tampak jelas di wajah mereka. Mereka juga menyebutkan dengan kondisi hanya seorang Bupati Saja memimpin Pakpak Bharat maka suhu pemerintahan akan jauh lebih nyaman dibanding jika harus dijejali kehadiran seorang wakil. “ lihat saja Gubsu pasca meninggalnya T. Rizal Nurdin bisa kok pemerintahan dikenadalikan seorang Drs. Rudolf Pardede. Ini konon lagi di Pakpak Bharat yang penduduknya relatif kecil. Pasti kon-disi pemerintahan akan bermasalah jika terlalu dipaksakan” ujar mereka.
Kenyataan lainnya adalah tidak ada yang menggaransi visi dan misi serta pemahaman bisa sama antar wakil dan bupati kendati wakil yang diusulkan adalah nota bene adik mantan bupati. Disisi lain rakyat tak pernah memilih adik seorang bupati. Rakyat tetap memlih vigur orang perorang. Namun ini adalah demokrasi setidaknya menurut pemaha-man undang-undang. (R.07)