7 Desa Siempat Nempu Pilkades: Peran Wanita Dalam Politik Meningkat

Bunturaja-Dairi Pers : Sebanyak 7 desa di kecamatan Siempat Nempu akan mengadakan pilkades serentak 20 Nopember mendatang. Tren yang muncul dari pilkades ini meningkatnya peran wanita dalam politik dan ikut dalam pemerintahan. Dari 7 desa yang melaksanakan pilkades 5 desa diantaranya ada diikuti kandidat wanita.
Camat Siempat Nempu Drs. Marisi Sianturi yang dikonfirmasi Dairi Pers Selasa (13/11) mengatakan ke 7 desa yang akan melaksanakan pilkades itu yakni desa Bunturaja, Sinampang, Sihorbo, Gomit, Juma Teguh, Soban dan Jumantuang. 5 desa diataranya ada diikuti kandidat wanita. Memang ini suatu tren kesadaran masyarakat dan kerelaan warga menerima seseorang tanpa membedakan jenis kelamain. Ini suatu kemajuan dan wajar dicatat sebagai kesetaraan dalam politik, Ujarnya disela-sela rapat pilkades bersama P2KD kec. Siempat Nempu.
Disebutkan seperti halnya kecamatan lainnya kecamatan ini juga dirundung dengan dananya hingga kini tidak muncul dari pemkab Dairi. Pelaksanaan pilkades yang tahun ini terpaksa digelar kendati tanpa dana pelaksanaan hanya dibijaksanai bersama P2KD desa yang mengadakan pilkades.
Disebutkan untuk pelaksanaan pilkades di daerah itu diperkirakan sekitar Rp.5,2 juta s/d Rp. 5,4 juta. Artinya kecamatan itu harus mengusahakan dana sekitar Rp. 35 juta agar dapat dilaksanakan pilkades. Kita memang bisa bersyukur karena P2KD yang ada di kecamatan ini bisa membijaksanai sehingga waktu pilkades daerah ini tidak sampai ditunda. Kita juga bersyukur bahwa petugas P2KD daerah ini rela honor mereka belum dibayarkan menunggu cairnya dana dari TK II. Dairi. Sedang menurutnya gaung demokrasi cukup terasa dan minat peserta menjadi kandidat kepala desa cukup tinggi. Hal ini terlihat dari desa yang ikut pilkades diikuti kandidat 3 sampai dengan 5 orang. Namun menurutnya motivasi yang mungkin menyebabkan mereka mencalonkan diri bukan hanya sekadar honor kepala desa yang sudah naik menjadi Rp. 800.000 per bulan. Namun lebih dimungkin birokrasi dan mereka yang menjadi kandidat tidak terlalu dibebankan dengan uang, Ujarnya. Menyinggung dana yang hingga kini belum cair, Marisi menyebutkan memang masih menjadi masalah. Namun kebijakan P2KD daerah yang melaksanakan pilkades masih bisa memungkinkan dilangsungkannya pilkades. Yang jelas kendati demikian proses demokrasi di desa bisa berjalan. Nanti setelah dana tersebut turun bisa saja itu dibayarkan kepada P2KD. Dan yang utama semua kandidat setuju dan tidak merasa keberatan, ujarnya.
Sementara itu selasa (13/11) dikantor camat Siempat Nempu diadakan pertemuan dengan P2KD 7 desa yang akan melaksanakan pilkades. Acara ini juga digelar bersama simulasi pelaksanaan pilkades. Hal ini menurut Masrisi agar dalam pelaksanaan pilkades 20 Nopember mendatang tidak ditemukan lagi kekurangan dan kejanggalan sehingga berjalan lancar. Dari simulasi ini akan terlihat bagaimana cara pelaksanaan pilkades yang jujur dan adil.
Kepada P2KD diberikan pembekalan sehingga sebagai panitia akan dapat berlaku adil dan melakukan tugas mensuk-seskan pilkades tanpa cela. (R.07)